Pasang Baliho AMIN, Ketua Koperasi Kampung Susun Akuarium: Kami Berbeda Pengelolaan dengan Rusun Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri Dharma Diani mengatakan Kampung Akuarium sama dengan kampung pada umumnya di DKI Jakarta, meski bangunan itu merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

Dharma bersikeras, meski Kampung Susun Akuarium merupajan aset milik pemerintah daerah, tetapi pembangunannya menggunakan skema Surat Persutujuan Penunjukkan Penggunaan Lokasi atau Lahan atau SP35. Sehingga pembangunannya tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD secara langsung. 

“Kami seperti kampung-kampung pada umum dan kebanyakannya. Kami mengelola kampung kami sendiri, kami bayar sewa langsung 5 tahun ke pemerintah, kami tidak mendapat subsidi air maupun listrik,” ucap Dharma kepada TEMPO pada Senin, 15 Januari 2024.

Sebelumnya, menurut pantauan TEMPO pada Sabtu, 6 Januari 2024 kawasan Kampung Susun Akuarium terlihat dipenuhi dengan spanduk dan baliho AMIN. Berdasarkan keterangan Dharma, itu adalah inisiatif warga untuk mendukung mantan Gubernur DKI Anies Baswedan usai lingkungan mereka digusur. Mereka mengklaim dana itu murni dari iuran warga. 

Dharma berujar iuran itu sebagai bentuk rasa terima kasih warga atas jasa Anies membangun Kampung Akuarium, “Mengembalikan orang gusuran itu enggak mudah, sudah dikasih rumah, sudah dikasih identitas, dibentuk RT itu luar biasa. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu enggak ada apa-apanya,” katanya.

Namun, KPU DKI menyebut bahwa lokasi itu merupakan salah satu tempat yang dilarang pemasangan alat peraga kampanye politik. Oleh karena itu, Bawaslu Jakarta Utara bersama Panwascam Penjaringan memberikan peringatan soal pelarangan itu. Warga Kampung Susun Akuarium pun akhirny...