Kemendagri Respons Somasi TPDI soal Pembatalan Seleksi Pjs Imbas Putusan MK

Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons somasi yang dilayangkan TPDI dan Perekat Nusantara kepada Mendagri Tito Karnavian terkait pembatalan proses seleksi Pjs sejumlah kepala daerah seiring dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 143/PUU-XXI/2023 tanggal 21 Desember 2023. Kemendagri mengaku tak mempermasalahkan somasi tersebut.

Staf khusus bidang politik dan media Mendagri, Kastorius Sinaga menjelaskan, pihaknya mengirimkan surat Mendagri kepada sejumlah kepala daerah yang terdampak putusan MK tersebut. Surat Mendagri tersebut, kata dia, sebagai tindaklanjut putusan MK yang sifatnya final serta mengikat.

"Bagi kami Kemendagri, tak ada masalah bila terdapat pihak melayangkan somasi terhadap langkah Kemendagri yang mengirimkan surat kepada sejumlah (49) daerah yang terdampak putusan MK143 tentang PJ," kata Kastorius saat dihubungi, Selasa (2/1/2024).

"Surat Mendagri no 100.2.1.3/7543/SJ tersebut merupakan tindak lanjut yang harus diambil oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, terhadap putusan MK karena dalam sistem hukum kita, putusan MK bersifat final dan mengikat dan perlu dilaksanakan," sambungnya.

Lebih lanjut Kastorius menjelaskan surat Mendagri tersebut berupa pemberitahuan kepada para kepala daerah beserta DPRD untuk mengikuti putusan MK. Sehingga, Kastorius meyakini bahwa pemerintah daerah memahami secara jelas putusan tersebut beserta langkah Kemendagri.

"Surat Mendagri tersebut menegaskan adanya norma baru dari Putusan MK atas pasal 201 (5) UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang harus diikuti bersama," jelasnya.

Di sisi lain, Kastorius memastikan bahwa pihaknya akan menyiapkan jawaban komprehensif menjawab somasi tersebut.

"Tentu, kami Kemendagri, akan mempersiapkan substansi jawaban atas somasi tersebut agar isu yang dipertanyakan dalam somasi tersebut menjadi jelas," imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) melayangkan somasi kepada Tito Karnavian. Mereka memprotes sikap Mendagri yang membatalkan proses seleksi Pjs sejumlah kepala daerah seiring dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi ...