2 tahun yg lalu
Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman tidak setuju dibentuknya panitia kerja (Panja) Netralitas Pengawasan Polri untuk Pemilu 2024. Karena menurut dia, mekanisme kerja Kepolisian Republik Indonesia sudah diatur Undang-undang.
Diketahui, Anggota Komisi III DPR RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diwakilkan Kepala Baharkam Polri, Komjen Muhamad Fadil Imran selaku Kepala Satgas Operasi Mantab Brata.
“Saya enggak tau, saya baru pertama kali jadi Anggota DPR. Apakah di periode setiap ada pemilu harus ada panja netralitas? Nah faktanya ada enggak?,” kata Habiburokhman di Gedung DPR pada Rabu, 15 November 2023.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman
Photo :
- tvOne/Syiva Aulia
Menurut dia, semua institusi negara memang harus netral dalam rangkaian kegiatan Pemilu. Makanya, ia bingung apabila institusi negara harus netral itu dibuatkan Panja. Sebab, dikhawatirkan nanti semua institusi negara bentuk Panja.
“Saya bingung jadinya nanti, ada panja netralitas BIN misalnya, karena ada pakta integritas yang belum tentu benar tadi sudah tershare ke publik. Ada panja netralitas Komnas HAM, panja netralitas LPSK semua. Padahal, tupoksi kita masing-masing sudah sangat jelas diatur, mekanisme kerja kita dengan Polri pun sudah diatur,” ujarnya.
Oleh karenanya, Habiburokhman minta ditunjukkan bukti ketidaknetralan Polri terhadap rangkaian Pemilu 2024 ini. Padahal, kata dia, Komisi III DPR sebagai mitra kerja Polri bisa langsung mengingatkan jika dianggap tidak melaksanakan tugas dengan baik.
“Beri saya secuil saja bukti hukum...
