JAKARTA – Organisasi berbasis agama perlu memiliki keberanian untuk mempunyai agenda yang sama dalam mempromosikan martabat manusia dan hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti, mengatakan literasi keagamaan lintas budaya menjadi jembatan untuk membangun keterlibatan organisasi-organisasi agama yang selama ini terbatas.
“Ketika kita berbicara mengenai cross the border, atau melintasi batas, maka diperlukan sebuah jembatan yang membuat kita bisa bertemu dan berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang berbeda, baik secara agama dan budaya,” kata Abdul Mu’ti saat menjadi pembicara Sesi "Religious Engagement in Facing Global Challenges to Human Dignity: Roles of Faith-based Organizations" dalam Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya, Selasa (14/3/2023).
Menurutnya, ada dua hal yang memampukan organisasi berbasis agama ini dalam melintasi batasnya, yaitu pertama, nilai-nilai universal antara lain nilai kemanusiaan, nilai kehidupan, nilai kebahagiaan, dan nilai kebebasan. Nilai-nilai universal memampukan organisasi berbasis agama untuk memiliki empati dan simpati kepada sesama manusia, termasuk kepedulian untuk mengulurkan tangan dan memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan walaupun bukan berasal dari kelompok sama.
Abdul Mu'ti mengatakan tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana memiliki sikap yang terbuka terhadap perbedaan.
“Kita perlu membangun relasi dan ruang inklusif. Kita perlu memperbanyak ruang, agar kita bisa saling bertemu satu dengan yang lain. Ruang dimana kita bisa bebas berbicara satu dengan yang lain, ruang dimana kita bisa menghirup udara bersama-sama dengan yang lain,” ujarnya.
Selain itu, bagaimana seluruh organisasi berbasis agama memiliki agenda bersama (common agenda) untuk bekerja bersama-sama (work together) dengan lintas agama dan budaya (cross religion and culture).
Sementara itu, Presiden Dewan Gereja-gereja Sedunia, Henriette T. Hutabarat-Lebang, mengatakan isu-isu HAM, diskriminasi sosial dan pelecehan martabat kemanusian selalu menjadi sorotan pembahasan dalam Sidang Raya Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) yang digelar setiap lima tahun sekali.
“Sec...

2 tahun yg lalu




