Kebijakan Satu Tiongkok dan Dinamika Hubungan dengan Taiwan

DALAM sidang konfirmasi Senat, calon Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, menguatkan komitmen Amerika Serikat (AS) terhadap Taiwan, 11 Januari kemarin. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Hubungan Taiwan dan Enam Jaminan. Pernyataannya menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengubah kebijakan "Satu Tiongkok" Amerika Serikat.

Kebijakan "Satu Tiongkok"  merupakan pengakuan diplomatik terhadap posisi Tiongkok bahwa hanya ada satu pemerintahan Tiongkok. Dengan adanya Republik Rakyat Tiongkok (PRC) dianggap sebagai satu-satunya pemerintah hukum Tiongkok. Namun, AS juga tidak mengakui klaim kedaulatan Beijing atas Taiwan dan hanya mengakui posisi Tiongkok bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok.

Asal mula kebijakan ini dimulai sejak tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara antara Taiwan dan Tiongkok. Kuomintang (KMT) mundur ke Taiwan, dan AS awalnya mengakui Taiwan sebagai pemerintahan Tiongkok. Namun, pada 1979, AS beralih mengakui PRC dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Baca juga: Indonesia Hormati Kebijakan Satu Tiongkok

Tetapi, AS tetap menjaga hubungan "tidak resmi yang kuat" dengan Taiwan melalui American Institute in Taiwan dan terus menjual senjata untuk membantu Taiwan mempertahankan diri. Taiwan, meskipun tidak diakui sebagai negara independen oleh ...