2 tahun yg lalu
Jakarta -
Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistyanto menyebutkan pihaknya tidak bisa merilis survei terkait elektabilitas capres-cawapres periode 8 hingga 15 Januari 2024 yang dilakukan terhadap 1.240 responden di 38 provinsi di Indonesia. Karena terdapat permasalahan teknis yang terjadi di lapangan, salah satunya terkait responden.
Ratno menyatakan sejumlah responden menolak mengisi survei dengan alasan adanya tekanan atau intimidasi, sehingga membuat tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihannya (undecided voter). Ungkapan tersebut ia sampaikan dalam diskusi yang bertajuk 'Anomali Perilaku Pemilih Pemilu 2024 dan Perbedaan Hasil Lembaga Survei' yang digelar secara daring, pada Rabu (24/1).
"Misalnya di Kabupaten Blitar, ada 85 persen mengatakan tidak menjawab (memilih paslon mana), undecided voter-nya tinggi sekali. Kami lihat Kediri, undecided voter-nya 40 persen," ujar Ratno dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/1/2024).
Di Kota Madiun, ia menerangkan undecided voter mencapai 43,3 persen, Pacitan 24 persen, Malang 22,9 persen. Lalu, Kota Mojokerto juga menjadi salah satu wilayah dengan jumlah undecided voter tertinggi sebanyak 55 persen, sementara Jombang 67,5 persen, Bondowoso 70 persen, dan Probolinggo dengan 43,8 persen.
"Apa artinya? Saya konfirmasi dengan temuan di lapangan hasil dari identifikasi surveyor kami yaitu di Jawa Timur di wilayah Surabaya, Malang, Blitar, Kabupaten Banyuwangi ada penolakan di pihak kelurahan terhadap surveyor kami" terang Ratno.
"Dengan alasan tidak memberikan stempel di lembar acak KK, dengan alasan sudah mendekati pemilu agar wilayahnya tidak terpetakan. Terpetakan apa? Ini kaitannya hampir seluruhnya mengatakan takut ada imbas pada bansos," sambungnya.
Dari hasil yang ditelusuri pihaknya, Ratno menyebut rata-rata para surveyor di...
