Liputan6.com, Jakarta Perum Bulog menjamin penyaluran program bantuan sosial atau bansos beras 10 kg selama 3 bulan pada Januari-Maret 2024 bisa tersalurkan tanpa unsur politik jelang Pemilu 2024 yang akan digelar pada Februari mendatang.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi meyakini hal itu lantaran pihaknya sudah memegang data, siapa saja 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak menerima bansos beras tersebut.
Menurut dia, penyaluran program bantuan sosial pangan tersebut akan turut didukung oleh para transporter yang juga merupakan profesional logistic company.
"Bagi kami, urusannya adalah keluarga KPM itu terima 10 kg beras dan bisa kita pertanggungjawabkan prosesnya. Yang lain kita enggak ikut mikir," tegas Bayu di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Kamis (11/1/2024).
Menindaki banyaknya pemberian bansos yang terindikasi unsur politik akibat adanya atribut-atribut tertentu yang menempel, ia meyakinkan Perum Bulog telah melakukan proses pembagian bansos secara seksama di semua tempat.
"Kita semua confirm bahwa di dalam semua proses itu tidak ada atribut apapun. Tidak boleh ada atribut apapun, kecuali yang memang natural ada di situ. Kami sangat komitmen untuk itu. Ini adalah program negara, punyanya rakyat," imbuhnya.
Demi meyakinkan penyaluran bansos beras aman politisasi, Bayu lantas mempersilakan semua pihak untuk ikut melakukan pengawasan. "Silakan Bawaslu dan satgas pangan melaksanakan tugasnya. Saya kira beliau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kita hanya melaksanakan saja," pungkas Bayu.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 tahun yg lalu





