2 tahun yg lalu
Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (Stafsus Menkominfo) Sarwoto Atmosutarno menyebutkan anjuran Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) kepada Pemerintah untuk mengurangi Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi sebagai insentif 5G merupakan permintaan yang realistis.
Permintaan tersebut terbilang realistis namun tetap dibutuhkan diskusi lanjutan untuk perumusan formulasi yang tepat sehingga insentif bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan negara.
"Sebenarnya realistis, tinggal formulanya saja," kata Sarwoto saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Selain berdiskusi dengan para pelaku usaha yaitu operator seluler melalui ATSI, pemerintah masih melakukan pembelajaran dari negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu sukses menggunakan konektivitas 5G untuk mendorong transformasi digital.
Baca juga: Kemenkominfo konfirmasi pembentukan gugus tugas tentukan insentif 5G
Tujuannya agar dapat mencari pemanfaatan terbaik dari konektivitas 5G hingga bisa mendapatkan gambaran bagaimana negara lain meregulasi para penyelenggara telekomunikasinya untuk memacu konektivitas 5G.
Salah satu pembelajaran terbaru yang telah dilakukan ialah dengan China yang didapatkan hasil bahwa ekosistem 5G mulai dari infrastruktur hingga pengguna di negara Tirai Bambu telah tertata sehingga lebih mudah mendorong penyediaan konektivitas tersebut.
Harapannya dari pembelajaran tersebut didapatkan juga gambaran bagaimana negara-negara yang sudah sukses tersebut menghadirkan regulasi yang tepat untuk para penyelenggara telekomunikasi.
Dari pembelajaran-pembelajaran tersebut diharapkan Pemerintah Indonesia bisa mengadaptasi dan menemukan keputusan yang tepat untuk penyelenggaraan 5G yang merata termasuk untuk pemberian insentif.
Baca juga: Kemenkominfo siapkan pertemuan untuk bahas insentif 5G
"Terkait dengan 5G ini kami kami lagi benchmark ke mana-mana, dari tempat yang sudah sukses. Kayak hari ini ada tamu dari China, kami ta...
