2 tahun yg lalu
HAMPIR dua tahun sejak pengesahan UU TPKS, sebanyak 7 aturan pelaksana hingga kini belum juga ditetapkan. Aktivis Perempuan dan Anak sekaligus Ketua Institut Sarinah, Eva Sundari mengatakan bahwa negara harus segera mengesahkan aturan tersebut mengingat batas waktu yang diamanatkan hanya tersisa 6 bulan lagi.
“Sebanyak 6 aturan yang sudah ada di sekretariat negara ini sudah seharusnya segera disahkan. Saya mendengar bahwa 6 aturan tersebut masih diperbincangkan apakah akan disahkan dalam bentuk bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres)? Perbincangan ini cukup lambat karena materinya sangat progresif tidak seperti hukum konvensional,” jelasnya saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta pada Kamis (11/1).
Eva menegaskan bahwa ketiadaan aturan turunan membuat implementasi UU TPKS kerap mengalami hambatan.
Baca juga : KPAI: Implementasi Permenag 73 tentang Pencegahan TPKS di Ponpes Belum Maksimal
Menurutnya, ada banyak catatan terkait hambatan dalam penanganan kasus yang dikumpulkan dari para pendamping korban dan para aktivis yang bekerja bersama korban di berbagai daerah.
“Meskipun materi dalam 7 aturan ini sangat progresif dan spesifik sehingga harus diserahkan pada pihak SCO profesional atau orang-orang yang melakukan pendampingan, sehingga tidak bisa diserahkan kepada para staf ahli di kementerian atau departemen hukum yang ada di negara, tapi proses pengesahan harus segera dipercepat sebelum batas waktu yang diamanatkan UU,” jelasnya.
Baca juga : Penyidik Enggan Terapkan UU TPKS, DPR Desak Terbitkan Aturan Teknis
Dana Bantuan Korban Kekerasan
Seperti diketahui, dari tujuh regulasi pelaksana yang ada, masih ada satu yang masih menunggu untuk proses harmonisasi yaitu terkait dengan Dana Bantuan Korban. Sementara enam peraturan turunan lainnya menunggu diundangkan.
Eva mengatakan bahwa dana bantuan ...
