Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau dan garis pantai sepanjang 99.093 kilometer. Kondisi geografis ini tentunya menimbulkan banyak tantangan tersendiri dalam upaya penyamarataan akses komunikasi dan transportasi antar wilayah.
Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2021, baru 400 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang terhubung dengan jaringan broadband (). Artinya masih banyak daerah yang belum memiliki akses internet andal, apalagi di pelosok nusantara.
Demikian pula dengan transportasi, banyak daerah terpencil yang masih belum terhubung dengan jalan darat dan moda transportasi lainnya. Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi arus distribusi barang, jasa, dan informasi antar wilayah.
Lantas apa saja sih faktor utama yang menyebabkan komunikasi dan transportasi begitu sulit untuk disamaratakan di Indonesia? Yuk simak penjelasannya berikut ini!
1. Ketiadaan Infrastruktur Memadai
Faktor utama pertama yang menghambat penyamarataan komunikasi dan transportasi di Indonesia adalah ketiadaan infrastruktur yang memadai. Baik itu infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun infrastruktur transportasi seperti jalan, rel kereta api, bandara, dan pelabuhan.
Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru 400 yang sudah terhubung dengan jaringan serat optik broadband (). Selebihnya masih mengandalkan sinyal satelit yang bandwith dan keandalannya jauh lebih rendah.
Akibatnya terjadi ketimpangan akses internet antara perkotaan dan pedesaan. Masyarakat di daerah urban bisa menikmati kecepatan internet hingga 1 Gbps, sementara desa-desa di pedalaman Papua masih berjuang dengan sinyal 2G lemot abis.
Begitu pula dengan infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan. Banyak daerah terpencil yang akses transportasinya sangat terbatas dan bahkan tidak ada sama sekali. Kondisi ini sangat menyulitkan mobilitas barang dan orang antar wilayah.
Karena itu, pemerataan infrastruktur TIK dan transportasi menjadi PR besar pemerintah dalam upaya penyamarataan akses informasi dan distribusi logistik antar daerah di Indonesia. Investasi infrastruktur yang merata ke seluruh pelosok nusantara mutlak diperlukan.