Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah konflik antar negara mewarnai politik dunia saat ini, di antaranya konflik Palestina-Israel, Rusia-Ukraina, Myanmar, dan Afghanistan. Di tengah sejumlah konflik tersebut mengemuka pertanyaan bagaimana peran Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi turut serta menangani krisis tersebut.
Sejumlah ahli kemudian unjuk bicara terkait perihal tersebut dalam salah satu sesi diskusi di acara CIFP 2023 yang diselenggarakan oleh FPCI pada Sabtu, 2 Desember 2023 di Jakarta.
Mereka Termasuk di antaranya Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Abdul Kadir Jailani; Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Dr. Fadli Zon; Ketua CDCC Prof. M. Din Syamsuddin, M.A., Ph.D.; Peneliti Senior BRIN Irine H, Gayatri, Ph.D.; Koordinator Program FPCI-Middle Power Studies Network Radityo Dharmaputra.
Adapun Indonesia diketahui menjunjung tinggi komitmen bebas aktif dalam konteks hubungan diplomatik luar negeri. Hal ini menjadi dasar dari langkah yang diambil negara dalam upaya penanganan konflik internasional.
"Politik Bebas Aktif bukan netral. Politik Bebas Aktif adalah kita pursue our national language. Apa yang terbaik buat kita," kata Abdul Kadir Jailani dari Kemlu RI pada sesi diskusi tersebut.
"Kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini peranan Indonesia cukup aktif terutama merespons perubahan politik global yang semakin lama semakin cepat terutama pasca pandemi⦠Kita lihat bahwa peranan Indonesia cukup tegas bahwa kita sudah melakukan secara aktif sesuai amanat konstitusi untuk menyuarakan bahwa penjajahan di dunia harus dihapuskan," tegas Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI tersebut.